“Sudah hampir 3 tahun ini, persoalan kendaraan dengan plat luar terus menjadi pembahasan oleh DPRD Sulteng, namun belum juga mendapat tindak lanjut dari dinas terkait, kami menduga adanya tindakan “main mata” yang dilakukan oleh dinas dengan perusahan-perusahaan.” Ujar Muhaimin.
“Untuk itu Kami bersama teman-teman di DPR terus menggenjot salah satu sumber pendapatan daerah ini, mengingat kalau hal ini bisa kita maksimalkan dan dapat terealisasi maka akan semakin banyak penghasilan yang bisa didapatkan daerah dan tentu saja dampaknya nanti juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat kita,” imbuhnya.
Tidak hanya pajak kendaraan luar daerah itu, pihak DPRD Sulteng diketahui juga bahkan tengah memaksimalkan sejumlah retribusi daerah yang masih dinilai belum terlaksana dengan baik. ****
