TOPNas, Palu – Kian banyaknya mobil dengan kode plat luar yang beroperasi di sejumlah perusahaan di Sulteng menuai sorotan dari beberapa pihak, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng.
Hal itu diketahui berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Tengah yang dilakukan bersama TAPD belum lama ini.
Diketahui sejumlah kendaraan dengan kode plat luar hingga saat ini tidak memberikan retribusi pajak berupa pajak kendaraannya kepada daerah.
Terkait hal itu pihak Banggar kini terus menggenjot pemerintah Sulawesi Tengah khusunya instansi terkait untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah itu.
Mengingat permasalahan yang setiap tahunnya dibahas ini tak kunjung ditindaklanjuti oleh pihak terkait, khususnya dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulteng.
“Mobil berplat luar daerah ini seingat saya sudah dua tahun dibahas tapi tidak ada hasilnya. Hanya selesai dijawab di ruang pembahasan Banggar saja,” ujar Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Dr Hj Nilam Sari Lawira, Kamis 10 Agustus 2023, saat memimpin rapat Banggar bersama TAPD.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Sulteng Muhaimin Yunus Hadi, SE. Muhaimin bahkan menduga adanya “permainan” yang dilakukan pihak Dispenda Provinsi Sulteng.
“Kendaraan dengan plat luar ini beroperasi dengan leluasa di perusahan-perusahaan bahkan tidak sedikit juga melalui fasilitas umum jalan provinsi bahkan merusak jalan yang dibangun dengan anggaran pemerintah daerah, tapi bayar pajaknya bukan ke daerah kita,” kata Muhaimin kepada topiksulawesi.com
Bacaleg DPR-RI 2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sulawesi tengah itu bahkan menduga adanya “main mata” pihak terkait dengan perusahan-perusahaan di Sulawesi Tengah.
