TOPNas, Palu – Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Muhaimin Yunus Hadi, mendesak Badan Pemeriksa Keungan (BPK) melakukan audit khusus terhadap pajak Air Permukaan (PAP) sejumlah perusahaan tambang di Sulawesi Tengah.
Pasalnya, Sulawesi Tengah punya potensi pendapatan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) hingga ratusan miliar rupiah, tapi yang masuk ke kas daerah hanya Rp24 miliar lebih PADa tahun 2022.
“Puluhan perusahaan tambang raksasa ada di Sulawesi Tengah, termasuk perusahaan pembangkit listrik. Tetapi diduga perusahaan itu tidak jujur dalam melaporkan PAP mereka,” tandas Muhaimin, Jumat 4 Agustus 2023.
Dia mencontohkan, hasil audit BPK tahun 2022 terdapat kekurangan bayar PAP oleh sejumlah perusahaan yang nilainya mencapai Rp1,3 miliar rupiah. Dari jumlah itu PT. Poso Energi paling banyak kurangnya yakni Rp528 juta lebih.
“Ada praktik tidak jujur oleh perusahan-perusahaan ini. Disisi lain Badan Pendapatan Sulawesi Tengah juga memasang tarif minimal dalam menarik PAP, inikan jadi pertanyaan ada apa? sementara saat menarik PAP dari masyarakat Bapenda justru memasang tarif paling tinggi,” tegasnya.
Muhaimin menduga banyak kebocoran dari PAP ini, dan membetika pengaruh terhadap kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karenanya BPK perlu melakukan audit khusus terhadap PAP.
“Perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Tengah ini buka perusahaan ecek-ecek, tidak mungkinlah mereka tidak tau jika ada kewajiban PAP. Apalagi sudah ada aturan yang jelas tentang PAP yakni Permen PUPR dan Pergub Sulawesi Tengah,” tegasnya dalam rapat RDP bersama mitra terkait.
Seperti PT. Citra Palu Mineral sejak beroperasi sampai saat ini tidak pernah ditagih PAP. “Inikan tidak masuk akal,” sambungnya.
Karena itu, Muhaimin meminta supaya BPK melakukan audit khusus PAP di Sulawesi Tengah.**** (Win/TOPnas)